CIMAHI, BERTANYAINDONESIA.ID – Pemerintah Kota Cimahi mulai mengarahkan pembentukan regulasi daerah agar tidak sekadar menjadi tumpukan produk hukum, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Penataan peraturan dan efisiensi anggaran kini menjadi dua langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan berdampak nyata terhadap kesejahteraan warga.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa setiap Peraturan Daerah (Perda) harus memiliki tujuan jelas, dapat diimplementasikan, serta memberikan hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Ngatiyana seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi yang membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), Kamis (5/11/2026).
Dalam pembahasan Propemperda tersebut, tercatat sebanyak 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam agenda pembentukan regulasi. Rinciannya, lima Raperda merupakan prakarsa Pemerintah Kota Cimahi dan enam lainnya berasal dari prakarsa DPRD Kota Cimahi.
Menurut Ngatiyana, pembentukan regulasi tidak seharusnya hanya mengejar banyaknya produk hukum yang dihasilkan. Lebih dari itu, setiap Perda harus memiliki arah kebijakan yang jelas, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Yang paling penting bukan banyaknya peraturan daerah, tetapi bagaimana manfaat dan implementasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai kita memiliki banyak Perda, tetapi pada akhirnya tidak ada outcome atau hasil nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Efisiensi Anggaran Operasional Diperketat
Di tengah upaya memperkuat kualitas regulasi, Pemkot Cimahi juga mulai menekan belanja operasional pemerintahan. Salah satu langkah yang diterapkan adalah memangkas anggaran makan dan minum (mamin) hingga 70 persen, sehingga anggaran yang tersisa hanya sekitar 30 persen dari alokasi sebelumnya.
Penghematan juga menyasar belanja alat tulis kantor (ATK), penggunaan listrik, hingga konsumsi air di lingkungan perkantoran pemerintah.
Ngatiyana bahkan menegaskan, penggunaan lampu dan perangkat listrik di kantor pemerintahan paling lambat pukul 18.00 WIB harus sudah dimatikan, kecuali terdapat kepentingan kedinasan yang mengharuskan fasilitas tersebut tetap digunakan.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya hemat di lingkungan birokrasi. Menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu memberikan contoh dalam mengelola anggaran secara disiplin sebelum mengajak masyarakat melakukan hal serupa.
Efisiensi belanja operasional diharapkan dapat membuat pengelolaan keuangan daerah semakin terkendali. Dengan demikian, anggaran yang tersedia bisa lebih diarahkan untuk membiayai program prioritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
Melalui pembahasan 11 Raperda dan kebijakan penghematan anggaran, Pemkot Cimahi ingin memastikan bahwa pemerintahan tidak hanya produktif menghasilkan aturan, tetapi juga mampu membuktikan manfaat kebijakan melalui hasil yang konkret.
Bagi pemerintah daerah, keberhasilan sebuah regulasi pada akhirnya bukan diukur dari berapa banyak aturan yang disahkan, melainkan sejauh mana aturan tersebut mampu membawa perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.